Biro perjalanan umroh dan haji sedang bersiap mengantisipasi dampak kebijakan Arab Saudi terkait pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar lima persen yang berlaku mulai 1 Januari 2018mro. Meskipun sebagian pihak menilai dampaknya tak signifikan, perusahaan perlu bersiap diri mengantisipasi kemungkinan terburuk.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh (Amphuri) Firman M Nur mengingatkan travel perjalanan untuk hati-hati dalam menerapkan tarif. Biaya umroh dan haji, yang dikarenakan kenaikan berlakunya PPN lima persen di Saudi Arabia, kami menyikapinya sebagai kenaikan yang masuk logika.

Firman menilai peningkatan secara signifikan tarif umroh dan haji juga tidak baik. Sebab, kenaikan yang signifikan ini dikhawatirkan akan menurunkan animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Selain bisa menurunkan daya minat masyarakat, margin dari kenaikan harga yang terlalu tinggi juga bisa mengakibatkan tidak kompetitifnya harga dalam menentukan harga terbaik. Namun, harga terbaik tetaplah harus mengikuti harga acuan dari Kementerian Agama.

“Harga acuan yang ditetapkan Kemenag adalah Rp 20 juta. Harga acuan ini semua kepastian pelayanan, transportasi, tiket pesawat, akomodasi di Arab Saudi, dan hal-hal lainnya bisa didapatkan oleh jamaah dengan harga sesuai acuan tadi,” kata dia.

Firman tidak menampik kemungkinan adanya beberapa travel yang menaikkan tarif perjalanannya. Ia hanya mengingatkan untuk selalu menggunakan harga acuan yang diterapkan Kemenag.

Kenaikan ini adalah sebuah keniscayaan yang bisa dipahami semua masya rakat Muslim Indonesia. “Harapan kami tentu ini tidak mengubah niat masyarakat Indonesia untuk berangkat menunaikan ibadah haji dan umrah,” katanya.

Meski Arab Saudi menarik PPN lima persen, belum ada informasi travel perjalanan yang tutup. Amphuri pun hingga saat ini belum menerima informasi dari anggotanya yang akan menaikkan tarif perjalanan.

“Kalaupun nanti kemudian ada yang menaikkan harga, kami harapkan dan anjurkan untuk tidak berlebihan. Depag (Kemenag) juga sudah mengimbau travel perjalanan untuk tidak semena-mena dan berlebihan dalam meningkatkan tarif,” katanya.

Ketua Asosiasi Penyelenggara Umroh dan Haji In-Bound Indonesia (Asphurindo) Syam Resfiadi mengatakan, pihaknya bakal menaikkan biaya perjalanan umrah dan haji sebesar 10-25 persen pada Februari nanti seiring kebijakan baru Arab Saudi. Syam menjelaskan, kenaikan itu terjadi pada biaya di land arrangement yang bisa meningkat antara 15-75 dolar AS per orang.

“Perhitungan kasat mata kenaikan tidak terlalu signifikan, bergantung pada jenis hotel dan kendaraan darat yang kita gunakan di sana,” katanya.

Untuk paket bawah atau termurah, biaya land arrangement dapat meningkat pada kisaran 15 dolar AS atau setara Rp 200 ribuan. Sementara untuk paket hotel kelas menengah hingga atas, biaya land arrangement kemungkinan akan naik masing-masing pada kisaran 75 dolar AS. Syam tidak mempermasalahkan jika nantinya ada travel yang menaikkan tarif biaya umroh dan haji. Sebab, travel tersebut mengerti kondisi ekonomi yang riil. Dengan harga yang dipasarkan, travel tersebut bertahan.

Kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memberlakukan PPN sebesar lima persen pada 1 Januari lalu memang menyita perhatian pemerintah dan masyarakat. Pemberlakuan PPN tersebut merupakan kebijakan pertama kali bagi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Kebijakan itu akan menyasar mayoritas barang mewah dan jasa.

Langkah itu diambil akibat dari rendahnya harga minyak. Negara-negara kawasan Teluk menginginkan adanya peningkatan pemasukan anggaran. Dilansir dari BBC, Rabu (10/1), UEA memperkirakan pendapatan PPN akan mencapai sekitar 12 miliar dirham atau 2,4 miliar poundsterling. Pajak tersebut akan dikenakan kepada beberapa sektor, seperti bensin, solar, makanan, pakaian, tagihan listrik, dan kamar hotel.

Pemasukan Arab Saudi didapatkan 90 persen dari industri minyak, sedangkan UEA sebesar 80 persen. Dengan harga minyak yang rendah membuat kedua negara tersebut mencari jalan keluar agar pemasukan besar tetap masuk ke kas negara.

Untuk menyikapi kebijakan itu, Direktur Bina biaya umroh dan haji Khusus Kementerian Agama Arfi Hatim mengungkapkan, biro perjalanan atau travel umroh dan haji harus lebih cermat menyikapi kebijakan PPN lima persen tersebut. Jika harus menaikkan harga perjalanan umroh dan haji, kata Arfi, kenaikannya tidak sampai memberatkan masyarakat. Apalagi, kebijakan Arab Saudi hanya berimbas secara langsung kepada beberapa item, seperti akomodasi di Arab Saudi, transportasi, dan konsumsi.

“Jadi, tidak seluruhnya total biaya dikenakan lima persen. Kami minta supaya lebih cermat dalam menaikkan harga imbas dari kebijakan Arab Saudi, walaupun harus dinaikkan,” ujar Arfi kepada Republika.co.id, Rabu (10/1).

Kementerian Agama, lanjutnya, sedang membahas harga referensi bagi biro perjalanan umroh dan haji apabila harus menaikkan harga. Karena itu, Kemenag belum memberikan imbauan berapa patokan harga kenaikan yang harus dipatuhi sebuah biro perjalanan umroh dan haji. Menurut Arfi, dampak dari kebijakan tersebut juga relatif. Ia menilai pengenaan PPN lima persen tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap bisnis perjalanan umrah.

Arfi menjelaskan, kebijakan ini tidak akan terlalu memengaruhi minat jamaah umroh dan haji. Pengenaan pajak sebesar lima persen, atau bahkan 10 persen, tidak akan berpengaruh pada minat masyarakat. “Ini bisnis sampai kiamat,” ujar dia.

Berdasarkan data Kemenag, jumlah jamaah umrah Indonesia pada 2017/1438 Hijriyah mencapai 870 ribu. Setiap tahunnya terjadi penambahan sekitar 100 ribu-120 ribu jamaah. Pada 1439 H ini kami perkirakan lebih dari satu juta yang berangkat.

“Minat masyarakat melaksanakan ibadah umrah dilandasi daftar tunggu haji dan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata dia.

Kendati demikian, Arfi menegaskan agar hal ini tidak dijadikan perusahaan tertentu menaikkan harga yang tidak masuk akal. Arfi juga mengimbau supaya masyarakat lebih berhati-hati dan cermat dalam memilih penyelenggara umroh dan haji. Dia menjelaskan, bukan tidak mungkin situasi ini dimanfaatkan oleh penye lenggara umroh dan haji nakal dengan memasang harga murah, tetapi dengan tingkat risiko ketidakberangkatan yang tinggi.

Arfi menyarankan agar masyarakat mengecek harga yang ditawarkan biro perjalanan umroh dan haji apakah sesuai ketentuan. Kemudian, calon jamaah perlu memperhatikan jangka waktu pemberangkatan sejak mendaftar agar jangan terlalu lama menunggu.

Catatan lainnya, perlu ada perjanjian tertulis konsumen dengan penyelenggara umroh dan haji. Perjanjian tersebut harus mencantumkan hak dan kewajiban kedua belak pihak sehingga tidak ada yang dirugikan antara konsumen dan penyelenggara.

Kami Siap Membantu Anda
Read previous post:
Arab Saudi Melarang Jemaah Haji dan Umroh Selfie, Ini Alasannya

Pemerintah Arab Saudi melarang jemaah haji dan umroh selfie di dua masjid yang dianggap tempat paling suci umat Muslim. Larangan...

Close